Surabaya (kemenhajpamekasan)— Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan pembinaan dan pengarahan bagi seluruh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten/kota se-Jawa Timur sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dr. H Dahnil Anzar Simanjuntak dan dihadiri Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, Kepala Asrama Haji Surabaya, serta jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.
Mengawali kegiatan, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, Dr H Mohammad As’adul Anam, menyampaikan bahwa pembinaan tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam menghadapi penyelenggaraan haji yang semakin kompleks.
“Ilmu tentang penyelenggaraan haji harus terus diperbarui. Keberhasilan penyelenggaraan haji tahun sebelumnya menjadi pijakan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Terkait penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M, Jawa Timur memperoleh kuota sebanyak 42.053 jemaah, termasuk sekitar 2.120 jemaah lanjut usia (lansia) belum termasuk Pembimbing Ibadah Haji dan Petugas Haji Daerah. Sementara itu, kebutuhan pembimbing ibadah haji menjadi perhatian Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, dengan harapan agar proporsional dengan besarnya jumlah jemaah asal Jawa Timur.
Ia juga meminta seluruh kepala kantor melakukan verifikasi data jemaah secara cermat, khususnya terhadap data estimasi jemaah yang masuk alokasi kuota. Menurutnya, setiap perubahan data harus diverifikasi secara langsung agar tidak terjadi kesalahan administrasi.
Dalam kesempatan itu, Anam menjelaskan bahwa Kanwil Jawa Timur telah mengembangkan berbagai inovasi pembinaan jemaah, antara lain Haji Institute Kemenhaj Pamekasan, Majelis Manasik Haji Kemehaj Kota Surabaya, Program Sekolah Haji di Kemenhaj Lamongan, Rumah Bina Haji Lumajang, Sapa jamaah dan ngaji bareng bersama Kemenhaj Bojonegoro, serta program Bimbingan Manasasik Haji dalam waiting list (Bima Wali) di Kemenhaj Jombang, Pesantren Haji Kemenhaj Kota Probolinggo, yang mulai direplikasi di beberapa daerah lain bekerja sama dengan pemerintah daerah dan dinas Kesehatan serta Bank Penerima Setoran-BPIH. Seluruh program tersebut diberikan secara gratis sebagai upaya meningkatkan kesiapan jemaah sejak jauh hari sebelum keberangkatan.
Ia juga melaporkan perkembangan persiapan Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai calon embarkasi haji baru di Jawa Timur. Berbagai rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan telah dilakukan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek teknis yang perlu disempurnakan, terutama terkait pengaturan arus keberangkatan jemaah, kapasitas hotel transit, serta aspek keamanan dan kenyamanan.
“Persiapan terus kami lakukan. Tantangan penyelenggaraan haji tahun 2027 tidak ringan, namun dengan sinergi seluruh jajaran kami optimistis dapat memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah,” katanya.
Selanjutnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dr. H Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan arahan strategis kepada seluruh peserta. Ia menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah merupakan institusi baru yang harus menghadirkan budaya kerja baru yang berorientasi pada pelayanan, integritas, dan pembinaan jemaah.
Menurutnya, Jawa Timur memiliki posisi yang sangat strategis sebagai salah satu provinsi dengan jumlah jemaah terbesar di Indonesia sehingga menjadi perhatian khusus pemerintah dalam penguatan kelembagaan dan pelayanan jemaah.
“Kementerian Haji dan Umrah adalah institusi baru yang lahir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Kita semua adalah generasi pertama yang membangun fondasi kementerian ini. Karena itu, kita harus meninggalkan pola pikir lama dan menghadirkan wajah baru birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani,” tegasnya.
Dahnil meminta seluruh kantor segera berdiri secara mandiri dan tidak lagi bergantung pada institusi sebelumnya. Ia menilai kemandirian kantor menjadi simbol lahirnya identitas baru Kementerian Haji dan Umrah RI.
Selain penguatan kelembagaan, ia menekankan pentingnya membangun hubungan emosional dengan jemaah melalui pembinaan berkelanjutan, pengajian rutin, komunikasi aktif, dan pendampingan sejak masa tunggu hingga kepulangan dari Tanah Suci.
“ASN Kementerian Haji dan Umrah bukan hanya penyelenggara administrasi, tetapi pembina umat. Hubungan dengan jemaah tidak boleh berhenti setelah mereka pulang dari Tanah Suci,” ujarnya.
Ia juga mendorong optimalisasi media sosial sebagai sarana komunikasi publik agar informasi pelayanan dapat tersampaikan secara cepat, terbuka, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Haji dan Umrah.
Dalam arahannya, Wakil Menteri mengungkapkan bahwa persiapan penyelenggaraan haji 2027 dilakukan lebih awal, termasuk pelaksanaan manasik kesehatan. Program tersebut bertujuan membangun budaya hidup sehat bagi calon jemaah mengingat tingginya jumlah jemaah dengan risiko kesehatan.
“Kita ingin jemaah Indonesia tidak hanya sukses secara ritual, tetapi juga sehat selama menjalankan ibadah dan kembali ke Tanah Air dalam kondisi prima,” katanya.
Menutup arahannya, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI mengajak seluruh ASN menjadikan Kementerian Haji dan Umrah sebagai institusi yang dipercaya masyarakat melalui pelayanan yang profesional, transparan, cepat, berintegritas sesuai tagline kami berbenah tanpa henti menghadirkan layanan haji yang humanis, professional dan adaptif.
“Marilah kita bekerja penuh amanah dan makna. Wujudkan Kementerian Haji dan Umrah yang profesional, modern, dan terpercaya demi memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah Indonesia,” pungkasnya. [frz]
Penulis : Humas Kemenhaj Pamekasan
